Bahasa resmi: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Bot: Memperbaiki format dan melengkapi tag #related |
||
| (2 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 15: | Baris 15: | ||
Hampir separuh dari negara-negara di dunia memiliki bahasa resmi. Beberapa negara, seperti [[Indonesia]] dan [[Prancis]], hanya memiliki satu bahasa resmi, sedangkan negara lain, seperti [[Afrika Selatan]], [[India]], dan [[Swiss]], mengakui banyak bahasa resmi untuk mengakomodasi keragaman etnis dan linguistik di wilayah mereka. Di sisi lain, terdapat pula negara yang tidak memiliki bahasa resmi secara ''[[de jure]]'' (berdasarkan hukum) di tingkat federal, seperti [[Amerika Serikat]] dan [[Britania Raya]], meskipun bahasa Inggris berfungsi sebagai bahasa resmi secara ''[[de facto]]'' (dalam praktik nyata). | Hampir separuh dari negara-negara di dunia memiliki bahasa resmi. Beberapa negara, seperti [[Indonesia]] dan [[Prancis]], hanya memiliki satu bahasa resmi, sedangkan negara lain, seperti [[Afrika Selatan]], [[India]], dan [[Swiss]], mengakui banyak bahasa resmi untuk mengakomodasi keragaman etnis dan linguistik di wilayah mereka. Di sisi lain, terdapat pula negara yang tidak memiliki bahasa resmi secara ''[[de jure]]'' (berdasarkan hukum) di tingkat federal, seperti [[Amerika Serikat]] dan [[Britania Raya]], meskipun bahasa Inggris berfungsi sebagai bahasa resmi secara ''[[de facto]]'' (dalam praktik nyata). | ||
== Sejarah dan Perkembangan == | == [[Sejarah]] dan Perkembangan == | ||
Konsep bahasa resmi mulai berkembang seiring dengan munculnya [[negara bangsa]] pada masa pasca-[[Abad Pertengahan]] di [[Eropa]]. Sebelumnya, pada masa kuno, [[Kekaisaran Romawi]] menggunakan [[bahasa Latin]] dan [[bahasa Yunani]] sebagai bahasa administrasi, meskipun berbagai bahasa lokal tetap digunakan oleh penduduk taklukan. | Konsep bahasa resmi mulai berkembang seiring dengan munculnya [[negara bangsa]] pada masa pasca-[[Abad Pertengahan]] di [[Eropa]]. Sebelumnya, pada masa kuno, [[Kekaisaran Romawi]] menggunakan [[bahasa Latin]] dan [[bahasa Yunani]] sebagai bahasa administrasi, meskipun berbagai bahasa lokal tetap digunakan oleh penduduk taklukan. | ||
Pada abad ke-16, [[Ordonansi Villers-Cotterêts]] (1539) yang dikeluarkan oleh Raja [[François I dari Prancis|François I]] menetapkan bahasa Prancis sebagai satu-satunya bahasa yang sah untuk dokumen hukum dan administrasi di [[Prancis]], menggantikan bahasa Latin. Hal ini merupakan salah satu contoh pertama dari penetapan bahasa resmi secara formal oleh sebuah entitas negara modern untuk menyatukan populasi yang memiliki beragam [[dialek]]. | Pada abad ke-16, [[Ordonansi Villers-Cotterêts]] (1539) yang dikeluarkan oleh Raja [[François [[I]] dari Prancis|François I]] menetapkan bahasa Prancis sebagai satu-satunya bahasa yang sah untuk dokumen hukum dan administrasi di [[Prancis]], menggantikan bahasa Latin. Hal ini merupakan salah satu contoh pertama dari penetapan bahasa resmi secara formal oleh sebuah entitas negara modern untuk menyatukan populasi yang memiliki beragam [[dialek]]. | ||
Di era [[kolonialisme]], negara-negara Eropa seperti [[Spanyol]], [[Portugal]], [[Britania Raya]], dan Prancis sering kali memaksakan bahasa mereka sebagai bahasa resmi di wilayah jajahan. Akibatnya, hingga saat ini, banyak negara pasca-kolonial di [[Afrika]] dan [[Amerika Latin]] yang masih menggunakan bahasa mantan penjajah mereka sebagai bahasa resmi demi menjaga netralitas antaretnis di dalam negeri atau untuk memfasilitasi urusan internasional. | Di era [[kolonialisme]], negara-negara Eropa seperti [[Spanyol]], [[Portugal]], [[Britania Raya]], dan Prancis sering kali memaksakan bahasa mereka sebagai bahasa resmi di wilayah jajahan. Akibatnya, hingga saat ini, banyak negara pasca-kolonial di [[Afrika]] dan [[Amerika Latin]] yang masih menggunakan bahasa mantan penjajah mereka sebagai bahasa resmi demi menjaga netralitas antaretnis di dalam negeri atau untuk memfasilitasi urusan internasional. | ||
| Baris 31: | Baris 31: | ||
== Bahasa Resmi di Negara Multilingual == | == Bahasa Resmi di Negara Multilingual == | ||
Di negara-negara yang sangat [[multilingualisme|multilingual]], pemilihan bahasa resmi sering kali menjadi isu politik yang sensitif. Untuk menghindari konflik antaretnis, banyak negara memilih untuk menetapkan lebih dari satu bahasa resmi: | Di negara-negara yang sangat [[multilingualisme|multilingual]], pemilihan bahasa resmi sering kali menjadi isu politik yang sensitif. Untuk menghindari konflik antaretnis, banyak negara memilih untuk menetapkan lebih dari satu bahasa resmi: | ||
* ''' | * '''Kanada:''' Memiliki dua bahasa resmi di tingkat federal, yaitu bahasa Inggris dan [[bahasa Prancis]], untuk mengakui dua komunitas pendiri negara tersebut. | ||
* ''' | * '''Swiss:''' Mengakui empat bahasa resmi: [[bahasa Jerman]], Prancis, [[bahasa Italia]], dan [[bahasa Romansh]]. Pembagian administrasi sangat bergantung pada wilayah geografis (kanton). | ||
* ''' | * '''India:''' Konstitusi India tidak menetapkan satu bahasa nasional, tetapi menetapkan bahasa Hindi (dalam aksara [[Dewanagari]]) dan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi pemerintah federal. Selain itu, terdapat 22 bahasa yang diakui secara resmi di berbagai negara bagian. | ||
* ''' | * '''Afrika Selatan:''' Pasca-era [[Apartheid]], negara ini menetapkan 11 (kemudian menjadi 12 pada tahun 2023 dengan diakuinya bahasa isyarat) bahasa resmi untuk memberikan pengakuan setara terhadap bahasa-bahasa pribumi seperti [[bahasa Zulu]] dan [[bahasa Xhosa]], di samping bahasa Inggris dan [[bahasa Afrikaans]]. | ||
== Penggunaan di Organisasi Internasional == | == Penggunaan di [[Organisasi]] Internasional == | ||
Selain negara, [[organisasi internasional]] juga menetapkan bahasa resmi untuk mengatur jalannya pertemuan, penerjemahan dokumen, dan komunikasi antaranggota. | Selain negara, [[organisasi internasional]] juga menetapkan bahasa resmi untuk mengatur jalannya pertemuan, penerjemahan dokumen, dan komunikasi antaranggota. | ||
* ''' | * '''Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB):''' Memiliki enam bahasa resmi, yaitu [[bahasa Arab]], [[bahasa Mandarin]], [[bahasa Inggris]], [[bahasa Prancis]], [[bahasa Rusia]], dan [[bahasa Spanyol]]. | ||
* ''' | * '''Uni Eropa:''' Sebagai entitas supranasional, Uni Eropa sangat menekankan [[multilingualisme]] dan saat ini memiliki 24 bahasa resmi yang memiliki kedudukan hukum yang sama, di mana seluruh undang-undang Uni Eropa harus diterjemahkan ke dalam setiap bahasa tersebut. | ||
* ''' | * '''ASEAN:''' Memiliki satu bahasa resmi untuk urusan diplomasi dan dokumen tingkat kawasan, yaitu bahasa Inggris. | ||
== Dampak Sosial dan Politik == | == Dampak Sosial dan Politik == | ||
| Baris 62: | Baris 62: | ||
[[Kategori:Politik bahasa]] | [[Kategori:Politik bahasa]] | ||
{{#related: | {{#related: Perangkat lunak audio digital}} | ||
{{#related: | {{#related: Vokal}} | ||
{{#related: | {{#related: Mippedia Data}} | ||